Trump Sebut Kebijakan Inggris Terhadap Kepulauan Chagos Sebagai 'Kebodohan' dan Justifikasi Klaim atas Greenland

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump kembali menggemparkan dunia internasional dengan pernyataannya mengenai Kepulauan Chagos dan Greenland. Trump menilai keputusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius sebagai tindakan 'bodoh' yang justru memperkuat argumennya untuk mengklaim Greenland dari Denmark.

Pernyataan kontroversial ini muncul setelah Inggris mengumumkan kesepakatan untuk mengembalikan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius pada Oktober 2024, mengakhiri sengketa yang telah berlangsung puluhan tahun.

Latar Belakang Sengketa Kepulauan Chagos

Kepulauan Chagos, yang terletak di Samudra Hindia, telah menjadi sumber kontroversi internasional selama lebih dari lima dekade. Archipelago ini terdiri dari 55 pulau kecil dengan luas total sekitar 60 kilometer persegi, dengan Diego Garcia sebagai pulau terbesar yang menjadi lokasi pangkalan militer strategis AS-Inggris.

Sengketa ini bermula pada tahun 1960-an ketika Inggris memisahkan Kepulauan Chagos dari Mauritius sebelum kemerdekaan negara tersebut pada 1968. Sekitar 1.500-2.000 penduduk asli Chagos dipaksa pindah antara tahun 1967-1973 untuk memberikan jalan bagi pembangunan pangkalan militer.

Kesepakatan Inggris-Mauritius dan Reaksi Trump

Kesepakatan yang dicapai pada Oktober 2024 mengatur bahwa Inggris akan menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius, namun pangkalan militer Diego Garcia akan tetap beroperasi di bawah perjanjian sewa 99 tahun. Keputusan ini diambil setelah tekanan internasional yang meningkat, termasuk keputusan Mahkamah Internasional pada 2019 yang menyatakan bahwa dekolonisasi Mauritius belum selesai.

Trump merespons kesepakatan ini dengan kritik keras, menyebut keputusan Inggris sebagai contoh 'kebodohan' dalam politik luar negeri. Menurut sumber dari The Washington Post, Trump berargumen bahwa jika Inggris dapat menyerahkan wilayah strategis seperti Kepulauan Chagos, maka Denmark seharusnya tidak keberatan menyerahkan Greenland kepada AS.

Ambisi Trump terhadap Greenland

Klaim Trump terhadap Greenland bukanlah hal baru. Selama masa jabatannya yang pertama, Trump pernah mengusulkan pembelian Greenland dari Denmark pada 2019, yang langsung ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Denmark dan Greenland.

Greenland, dengan luas 2,2 juta kilometer persegi, merupakan wilayah otonom Denmark yang memiliki populasi sekitar 56.000 jiwa. Pulau terbesar di dunia ini kaya akan sumber daya alam, termasuk deposit mineral langka dan potensi cadangan minyak serta gas yang belum dieksplorasi.

Kepentingan Strategis dan Ekonomi

Minat Trump terhadap Greenland didorong oleh beberapa faktor strategis. Pertama, posisi geografis Greenland yang strategis di Arktik memberikan akses penting terhadap jalur pelayaran baru yang terbuka akibat pencairan es Arktik karena perubahan iklim.

Kedua, Greenland memiliki cadangan mineral penting untuk teknologi modern, termasuk unsur tanah jarang yang esensial untuk industri teknologi tinggi. Ketiga, AS sudah memiliki Pangkalan Udara Pituffik (sebelumnya Thule) di Greenland utara sejak Perang Dingin, yang merupakan komponen penting sistem pertahanan rudal AS.

Reaksi Internasional dan Hukum Internasional

Pernyataan Trump menuai kritik dari berbagai pihak. Pemerintah Denmark menegaskan bahwa Greenland bukan milik Denmark untuk dijual dan rakyat Greenland sendiri yang menentukan masa depan mereka melalui hak penentuan nasib sendiri.

Ahli hukum internasional menekankan bahwa perbandingan antara kasus Kepulauan Chagos dan Greenland tidaklah tepat. Kasus Chagos melibatkan proses dekolonisasi yang belum selesai menurut hukum internasional, sementara Greenland merupakan bagian integral dari Kerajaan Denmark dengan status otonom yang diakui internasional.

Implikasi Geopolitik Regional

Pernyataan Trump ini terjadi di tengah meningkatnya persaingan geopolitik di wilayah Arktik. Rusia dan Tiongkok semakin aktif di wilayah Arktik, dengan Rusia mengklaim wilayah laut luas dan Tiongkok menyebut diri sebagai 'negara Arktik dekat' meski secara geografis jauh dari wilayah tersebut.

Analis keamanan internasional memperingatkan bahwa retorika agresif Trump dapat merusak hubungan AS dengan sekutu NATO, khususnya Denmark yang merupakan anggota pendiri NATO sejak 1949. Hal ini dapat memperlemah solidaritas aliansi Barat di tengah tantangan dari Rusia dan Tiongkok.

Kesimpulan

Pernyataan Trump yang menghubungkan kasus Kepulauan Chagos dengan klaim terhadap Greenland mencerminkan pendekatan transaksional terhadap hubungan internasional yang dapat mengabaikan prinsip-prinsip hukum internasional dan kedaulatan negara. Meskipun kepentingan strategis AS di Arktik dapat dipahami, cara yang ditempuh melalui retorik yang mengancam kedaulatan sekutu dapat kontraproduktif.

Kasus ini juga menunjukkan kompleksitas geopolitik modern dimana kepentingan strategis, sumber daya alam, dan perubahan iklim berinteraksi dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan hukum internasional. Bagaimana AS mengelola ambisinya di Arktik sambil mempertahankan hubungan baik dengan sekutu akan menjadi ujian penting bagi diplomasi Trump di masa mendatang.