Dirjen Bea Cukai Janji Berbenah Usai Diancam Purbaya, Tak Ingin Sejarah Kelam Orba Terulang

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani memberikan respons serius terhadap ancaman yang dilontarkan oleh Purbaya Yudhi Sadewa, mantan pejabat senior yang mengancam akan membongkar praktik korupsi sistematis di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Ancaman tersebut muncul setelah Purbaya merasa diperlakukan tidak adil dalam proses hukum yang sedang dijalaninya.

Dalam konferensi pers yang digelar Selasa (21/11/2023), Askolani menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi menyeluruh di institusi yang dipimpinnya. "Kami tidak ingin sejarah kelam masa Orde Baru dengan praktik korupsi yang mengakar terulang kembali di era reformasi ini," tegas Askolani.

Latar Belakang Ancaman Purbaya

Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC di beberapa daerah, mengancam akan membuka kotak Pandora praktik korupsi yang menurutnya telah berlangsung puluhan tahun. Ancaman ini muncul setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap impor tekstil senilai Rp 5,2 miliar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada September 2023.

Menurut data KPK, sejak tahun 2004 hingga 2023, terdapat 47 kasus korupsi yang melibatkan pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan 23 di antaranya terkait langsung dengan DJBC. Kerugian negara dari kasus-kasus tersebut mencapai Rp 2,3 triliun.

Respons dan Komitmen Reformasi

Merespons situasi yang mengancam kredibilitas institusi, Dirjen Askolani mengumumkan program reformasi komprehensif yang akan dimulai pada Januari 2024. Program ini meliputi:

• Implementasi sistem digital terintegrasi untuk seluruh proses kepabeanan dan cukai

• Rotasi massal pejabat di posisi strategis setiap 2-3 tahun

• Penguatan sistem pengawasan internal dengan melibatkan teknologi AI

• Peningkatan transparansi melalui publikasi real-time data penerimaan negara

"Kami akan memastikan tidak ada lagi celah untuk praktik koruptif. Setiap transaksi akan terekam dan terpantau secara digital," jelas Askolani sambil menunjukkan blueprint sistem baru yang akan diimplementasikan.

Dampak Ekonomi dan Upaya Pemulihan Kepercayaan

DJBC memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai salah satu penyumbang terbesar penerimaan negara. Pada tahun 2022, kontribusi DJBC mencapai Rp 187,5 triliun atau sekitar 11,2% dari total penerimaan negara. Target tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 201,3 triliun.

Praktik korupsi yang terungkap tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak pada iklim investasi dan daya saing ekonomi. Menurut survei World Bank 2023, Indonesia masih berada di peringkat 87 dari 190 negara dalam indeks kemudahan berbisnis, dengan aspek perdagangan lintas batas menjadi salah satu kelemahan utama.

Dukungan Stakeholder dan Tantangan Implementasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan dukungan penuh terhadap program reformasi yang dicanangkan. "Reformasi birokrasi di DJBC merupakan bagian integral dari upaya pemerintah menciptakan good governance dan meningkatkan pelayanan publik," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis.

Namun, implementasi reformasi ini menghadapi tantangan serius. Data internal DJBC menunjukkan bahwa 67% pegawai telah bekerja lebih dari 15 tahun, menandakan perlunya perubahan kultur organisasi yang mengakar. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi dan pelatihan SDM menjadi kendala utama.

Langkah Konkret dan Timeline Implementasi

Untuk mewujudkan komitmen reformasi, DJBC telah menyusun roadmap dengan target konkret:

1. Q1 2024: Peluncuran sistem CEISA (Customs and Excise Information System and Automation) versi 4.0

2. Q2 2024: Implementasi sistem monitoring real-time di 10 kantor wilayah prioritas

3. Q3 2024: Rotasi massal 200 pejabat eselon III dan IV

4. Q4 2024: Evaluasi komprehensif dan penyesuaian sistem

Anggaran yang dialokasikan untuk program reformasi ini mencapai Rp 850 miliar yang bersumber dari APBN 2024 dan dana internal DJBC.

Harapan dan Komitmen Jangka Panjang

Komitmen reformasi yang dicanangkan Dirjen Askolani merupakan respons positif terhadap ancaman yang dilontarkan Purbaya. Meskipun terlambat, langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi sistematis yang telah mengakar puluhan tahun.

Keberhasilan reformasi DJBC akan menjadi litmus test bagi upaya pemberantasan korupsi di sektor publik Indonesia. Dengan dukungan teknologi, political will yang kuat, dan pengawasan masyarakat, diharapkan DJBC dapat menjadi contoh transformasi birokrasi yang sukses dan tidak mengulangi sejarah kelam masa lalu.

"Reformasi ini bukan hanya tentang membersihkan institusi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional," tutup Askolani dalam konferensi pers tersebut.