Daftar Mobil Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp 10 M

Pernyataan anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Endipat Wijaya, yang menyindir donasi publik Rp 10 miliar untuk korban bencana di Aceh dan sejumlah daerah di Sumatra, memantik gelombang kritik di media sosial dan ruang publik. Di tengah sorotan itu, perhatian warganet kini bergeser ke sisi lain kehidupan sang politisi: koleksi mobil mewah di garasinya yang nilainya menembus miliaran rupiah, sebagaimana tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Image Illustration. Photo by LJ Parchaso on Unsplash

Kontroversi Sindiran Donasi Rp 10 M

Endipat menjadi sorotan setelah dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid pada 8 Desember 2025, ia menyinggung aksi galang dana Rp 10 miliar yang dihimpun relawan dan konten kreator Ferry Irwandi untuk korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dalam forum itu, Endipat membandingkan donasi perorangan dengan anggaran negara yang disebutnya sudah mencapai triliunan rupiah untuk Aceh, sembari meminta Komdigi lebih gencar mengomunikasikan kerja pemerintah agar tidak kalah viral dari inisiatif individu. Pernyataannya — termasuk frasa bahwa ada pihak yang "cuma nyumbang Rp 10 miliar" sementara negara sudah mengucurkan dana triliunan — dinilai sebagian publik merendahkan solidaritas warga dan komunitas filantropi.

Polemik ini muncul di tengah tren donasi publik yang kian masif di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang 2020–2023, Indonesia secara konsisten mencatat ratusan kejadian bencana setiap tahun, dengan ribuan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar, sehingga ruang peran filantropi dan relawan digital semakin mengemuka. Di sisi lain, Survei Indeks Kedermawanan Dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling dermawan di dunia dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan kuatnya budaya gotong royong warga biasa dalam merespons krisis kemanusiaan.

Dari Insinyur ke Senayan: Profil Singkat Endipat

Endipat Wijaya bukan nama lama di Senayan. Ia baru menjabat anggota DPR RI periode 2024–2029, mewakili daerah pemilihan Kepulauan Riau dari Fraksi Partai Gerindra. Dalam Pemilu Legislatif 2024, ia disebut meraih sekitar 105 ribu suara dan menjadi peraih suara tertinggi di dapil tersebut, sebelum kemudian ditempatkan di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, informasi, komunikasi, dan keamanan siber. Rekam jejak pendidikannya menunjukkan latar belakang teknik dan manajemen: lulusan Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2006 dan Magister Manajemen dari Swiss German University pada 2019, sebelum berkarier di sektor industri pulp and paper serta pertambangan batu bara. Ia kemudian bergabung dengan Partai Gerindra pada 2011, sebelum akhirnya lolos ke parlemen dalam pemilu terakhir.

Isi Garasi: Koleksi Mobil Senilai Sekitar Rp 2,5 Miliar

Di tengah perdebatan soal donasi Rp 10 miliar, publik menyoroti data LHKPN Endipat yang memuat rincian aset alat transportasi dan mesin. Berdasarkan laporan yang dikutip sejumlah media dari LHKPN KPK, total nilai kendaraan yang tercatat atas nama Endipat mencapai sekitar Rp 2,5 miliar hingga lebih dari Rp 2,59 miliar, bergantung pada keluaran data yang dirujuk. Salah satu laporan menyebutkan bahwa dari total kekayaan sekitar Rp 12,49 miliar, aset alat transportasi dan mesin Endipat tercatat sebesar Rp 2,546 miliar, terdiri atas tiga unit mobil. Sementara itu, laporan lain yang mengacu pada LHKPN per 26 Maret 2025 menyebut nilai aset kendaraan Endipat sedikit lebih tinggi, yaitu sekitar Rp 2,596 miliar, di dalam total kekayaan Rp 14,3 miliar.

Berikut daftar mobil Endipat Wijaya sebagaimana dirangkum dari pemberitaan yang merujuk ke LHKPN:

• GWM Tank 500 HEV (2024) – SUV premium bermesin hybrid yang diposisikan sebagai kendaraan kelas atas. Nilainya dalam LHKPN disebut sekitar Rp 1,196 miliar, menjadikannya aset kendaraan tunggal paling mahal di garasi Endipat.

• Toyota Alphard (2021) – MPV mewah yang jamak menjadi kendaraan pejabat dan pengusaha di Indonesia. Dalam laporan harta kekayaan, Alphard milik Endipat diperkirakan bernilai sekitar Rp 1 miliar.

• Honda CR‑V (2019) – SUV medium populer yang menjadi opsi kendaraan harian. Nilainya dalam LHKPN diperkirakan berkisar antara Rp 350 juta hingga Rp 400 juta, sehingga melengkapi total nilai koleksi mobil Endipat di kisaran Rp 2,5 miliar lebih.

Harga pasar ketiga model tersebut sejalan dengan tren kenaikan harga mobil baru dan bekas di segmen SUV dan MPV premium dalam beberapa tahun terakhir. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa penjualan SUV dan MPV menempati porsi signifikan di pasar otomotif nasional, mencerminkan preferensi konsumen pada kendaraan berkapasitas besar dan berfitur lengkap, termasuk di kalangan pejabat dan profesional urban.

Total Kekayaan dan Transparansi LHKPN

Sorotan pada koleksi mobil Endipat tidak bisa dilepaskan dari konteks kekayaannya secara keseluruhan. Laporan yang mengutip data LHKPN menyebut total kekayaan Endipat berada di kisaran Rp 12,49 miliar hingga Rp 14,3 miliar, dengan komposisi utama pada tanah dan bangunan, surat berharga, kas dan setara kas, serta aset bergerak lainnya. Perbedaan angka antara Rp 12,49 miliar dan Rp 14,3 miliar kemungkinan terkait waktu pelaporan dan pemutakhiran aset dalam LHKPN yang diaudit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK mewajibkan seluruh penyelenggara negara, termasuk anggota DPR, menyerahkan LHKPN secara periodik sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan peningkatan transparansi publik. Keterbukaan data kekayaan ini memungkinkan publik mengawasi potensi konflik kepentingan dan perubahan tidak wajar pada harta pejabat. Di era media sosial, dokumen yang dulunya cenderung teknis dan jarang disentuh publik, kini dengan cepat menjadi bahan perbincangan ketika seorang pejabat terseret kontroversi.

Kontras Narasi: Solidaritas Warga vs Gaya Hidup Elit Politik

Kontras antara pernyataan Endipat yang menyebut donasi Rp 10 miliar sebagai “cuma” dan fakta bahwa ia memiliki koleksi mobil miliaran rupiah menjadi bahan kritik tajam. Di lini masa, banyak warganet menilai nada sindiran tersebut tidak sensitif terhadap realitas ekonomi mayoritas warga, di mana pendapatan per kapita nasional masih berada di kisaran Rp 70–80 juta per tahun, dengan kesenjangan tinggi antara kelompok berpenghasilan atas dan bawah.

Di sisi lain, pemerintah pusat memang menggelontorkan anggaran besar untuk penanggulangan bencana, mulai dari dana siap pakai BNPB hingga skema rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang bisa mencapai triliunan rupiah untuk satu wilayah terdampak secara kumulatif. Namun, bagi publik, pengakuan terhadap inisiatif warga yang mampu mengumpulkan Rp 10 miliar dalam hitungan jam atau hari sering kali dipandang sebagai simbol kuatnya solidaritas di saat kepercayaan pada institusi negara masih fluktuatif.

Penutup: Di Antara Akuntabilitas dan Sensitivitas Publik

Daftar mobil Endipat Wijaya dan nilai kekayaannya sejatinya tercatat secara resmi dalam LHKPN, sebuah mekanisme yang dirancang untuk memastikan akuntabilitas pejabat publik. Namun di mata warga, angka-angka itu tidak berdiri sendiri. Ia dibaca bersamaan dengan sikap, pilihan kata, dan empati yang ditunjukkan seorang wakil rakyat ketika berbicara tentang solidaritas warga biasa yang menyisihkan penghasilan mereka untuk membantu korban bencana.

Kontroversi ini membuka kembali perdebatan lebih luas tentang bagaimana pejabat publik seharusnya mengapresiasi peran masyarakat sipil dalam penanggulangan bencana, sekaligus memastikan bahwa anggaran negara benar-benar dirasakan di lapangan. Di era keterbukaan data dan media sosial, bukan hanya besaran anggaran dan nilai aset yang diperiksa, tetapi juga kepekaan dan cara pejabat berbicara di hadapan publik yang terdampak langsung oleh krisis.