Terbukti Salah Tangkap Warga Cigudeg, 3 Anggota Polres Bogor Kena Patsus dan Demosi

Kasus salah tangkap kembali menyeret institusi kepolisian ke sorotan publik. Tiga anggota Polres Bogor dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) dan demosi setelah terbukti melakukan penangkapan tidak sesuai prosedur terhadap seorang warga berinisial AK di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Insiden ini mencuat usai evaluasi internal dan laporan korban yang mengaku mengalami tindakan di luar prosedur selama proses penangkapan.

Kronologi Salah Tangkap di Cigudeg

Kapolres Bogor AKBP Wikha Ardilestanto menjelaskan bahwa peristiwa ini berawal dari pengembangan kasus pencurian kendaraan bermotor yang ditangani Polsek Parung Panjang pada Kamis, 25 Desember 2025. Dalam proses pengembangan perkara, AK ikut diamankan untuk dimintai keterangan terkait dugaan keterkaitan dengan jaringan pelaku pencurian. Setelah dilakukan pemeriksaan, AK dipulangkan karena tidak terbukti terlibat tindak pidana. Namun, ia kemudian melaporkan kepada kepolisian adanya tindakan yang tidak sesuai prosedur saat penangkapan dan pemeriksaan dilakukan.

Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan internal oleh Propam Polres Bogor. Hasilnya, tiga anggota dinyatakan melanggar standar operasional prosedur (SOP) penangkapan dan pemeriksaan. Mereka kemudian dikenai sanksi etik berupa penempatan khusus (patsus) di rumah tahanan Polres dan demosi dari jabatan struktural yang saat ini diemban.

Apa Itu Patsus dan Demosi dalam Institusi Polri?

Penempatan khusus atau patsus merupakan salah satu bentuk sanksi etik bagi anggota Polri yang diduga atau terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik. Dalam banyak kasus, patsus dijalankan bersamaan dengan sanksi lain seperti demosi atau mutasi. Misalnya, dalam kasus dugaan pemerasan terhadap peserta acara musik di Jakarta, anggota Polri yang terbukti melanggar dijatuhi hukuman patsus 30 hari dan demosi selama beberapa tahun ke luar fungsi penegakan hukum.

Demosi sendiri adalah bentuk hukuman berupa penurunan jabatan atau pemindahan ke posisi yang dianggap lebih rendah, termasuk mutasi dari fungsi penyidikan ke fungsi non-penegakan hukum. Dalam praktiknya, sejumlah putusan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pernah mencantumkan demosi hingga delapan tahun untuk anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, seperti penangkapan tanpa prosedur yang benar atau penyalahgunaan kewenangan saat mengajukan rehabilitasi narkotika.

Salah Tangkap Bukan Kasus Terisolasi

Peristiwa salah tangkap di Cigudeg menambah daftar panjang kasus serupa yang mencoreng wajah penegakan hukum di Indonesia. Laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menunjukkan bahwa dalam periode satu tahun, polisi tercatat melakukan sedikitnya 15 peristiwa salah tangkap dengan 23 orang menjadi korban, sebagian mengalami luka fisik maupun psikis.

Dalam laporan yang lebih mutakhir, KontraS juga mencatat sedikitnya 44 peristiwa salah tangkap dalam rentang Juli 2024 hingga Juni 2025, menyebabkan puluhan korban mengalami luka dan bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia. Data tersebut memperlihatkan bahwa praktik penangkapan sewenang-wenang dan salah tangkap bukan sekadar insiden tunggal, melainkan pola masalah yang berulang di berbagai daerah.

Laporan terpisah yang mengompilasi data Komnas HAM dan KontraS juga menempatkan kepolisian sebagai institusi yang paling banyak dilaporkan dalam kasus penyiksaan selama kurun 1 Januari 2020 hingga 24 Juni 2024, yakni 176 kasus dari total 282 laporan. Angka tersebut jauh melampaui laporan yang melibatkan institusi lain seperti TNI dan lembaga pemasyarakatan. Temuan ini menguatkan kekhawatiran publik bahwa sebagian praktik penegakan hukum masih rentan melanggar hak asasi manusia.

Dimensi Hak Asasi dan Dampak terhadap Korban

Secara hukum, salah tangkap bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan dan rasa aman serta hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia menjamin hak tersebut dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan dengan dasar bukti permulaan yang cukup dan surat perintah yang sah, kecuali dalam kondisi tertangkap tangan.

Bagi korban, salah tangkap bukan sekadar salah prosedur administratif. Korban bisa mengalami stigma sosial, kehilangan pekerjaan, trauma psikologis, hingga keretakan hubungan keluarga. Dalam sejumlah kasus, korban salah tangkap menempuh jalur praperadilan atau gugatan ganti rugi untuk memulihkan nama baik dan menuntut tanggung jawab negara. Namun, proses ini sering memakan waktu panjang dan berbiaya tinggi, sehingga tidak semua korban mampu atau berani menempuhnya.

Respons Polri dan Tuntutan Reformasi

Penerapan sanksi patsus dan demosi terhadap tiga anggota Polres Bogor dapat dibaca sebagai sinyal bahwa Polri berupaya menunjukkan komitmen penegakan disiplin internal. Dalam beberapa kasus sebelumnya, Divisi Propam dan Komisi Kode Etik Polri juga menjatuhkan sanksi serupa berupa demosi bertahun-tahun dan kewajiban permintaan maaf terbuka kepada anggota yang menyalahgunakan kewenangan.

Namun, bagi kelompok masyarakat sipil, langkah tersebut belum cukup. Lembaga-lembaga pemantau seperti KontraS secara konsisten mendorong reformasi yang lebih struktural, mulai dari perbaikan SOP penangkapan, penguatan mekanisme pengawasan eksternal, transparansi proses etik, hingga jaminan pemulihan hak korban, termasuk rehabilitasi nama baik dan kompensasi yang memadai.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas ke Depan

Kasus salah tangkap di Cigudeg datang pada saat kepercayaan publik terhadap penegak hukum tengah diuji oleh berbagai peristiwa kekerasan aparat dan pelanggaran prosedur yang viral di media sosial. Di tengah tuntutan keterbukaan, transparansi penanganan kasus, termasuk publikasi hasil sidang etik dan langkah perbaikan institusional, menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan tersebut.

Dalam perspektif jangka panjang, keberulangan kasus salah tangkap dan kekerasan aparat akan menggerus legitimasi sistem peradilan pidana jika tidak direspons dengan reformasi yang serius. Penguatan pendidikan hak asasi manusia untuk anggota polisi, peningkatan kualitas supervisi di tingkat polsek dan polres, serta pelibatan lembaga independen dalam pengawasan akan menjadi indikator penting apakah kasus Cigudeg menjadi momentum perbaikan, atau sekadar catatan insiden yang berlalu tanpa perubahan berarti.

Penutup: Ujian bagi Komitmen Reformasi Polri

Penjatuhan sanksi patsus dan demosi terhadap tiga anggota Polres Bogor menandai pengakuan resmi bahwa kesalahan prosedur serius telah terjadi dalam penangkapan warga di Cigudeg. Namun, bagi korban dan publik, sanksi internal hanya satu bagian kecil dari puzzle besar reformasi kepolisian.

Pertanyaan yang kini mengemuka adalah sejauh mana Polri memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang, dan bagaimana negara menjamin pemulihan hak-hak korban salah tangkap. Jawaban atas pertanyaan ini akan sangat menentukan apakah insiden di Cigudeg menjadi titik balik menuju polisi yang lebih profesional dan humanis, atau sekadar tambahan statistik di tengah panjangnya daftar pelanggaran yang sudah ada.