Pemberontakan Sunyi di Partai Republik: Upaya Memaksa Voting Subsidi ACA Menentang Arahan Ketua DPR

Di tengah tarik-menarik internal Partai Republik soal arah kebijakan kesehatan, sekelompok anggota DPR dari kubu GOP diam-diam melancarkan pembangkangan terhadap pimpinan mereka sendiri. Hampir satu lusin anggota DPR Partai Republik—banyak di antaranya berasal dari daerah pemilihan swing—telah menandatangani petisi “discharge” bipartisan untuk memaksa voting di lantai DPR terkait perpanjangan subsidi tambahan Undang-Undang Perawatan Terjangkau (Affordable Care Act/ACA), kendati Ketua DPR Mike Johnson secara garis besar mengarahkan partainya ke paket kesehatan alternatif yang tidak mencakup perpanjangan subsidi tersebut.

Image Illustration. Photo by Ethan Wilkinson on Unsplash

Tarik Ulur Menit Terakhir Menjelang Kadaluarsa Subsidi

Subsidi tambahan ACA—yang pertama kali diperluas melalui paket bantuan pandemi dan kemudian diperpanjang lagi oleh Kongres—akan berakhir pada 31 Desember 2025 jika tidak ada tindakan legislatif baru. Analisis independen menunjukkan bahwa subsidi ini membantu menjaga premi tetap terjangkau bagi sekitar 24 juta orang yang membeli asuransi melalui pasar ACA di seluruh negeri. Tanpa perpanjangan, jutaan keluarga berpenghasilan rendah dan menengah diperkirakan akan menghadapi kenaikan premi yang tajam mulai 1 Januari 2026.

Laporan terbaru menyebutkan bahwa hampir selusin anggota DPR Partai Republik telah menandatangani dua petisi discharge bipartisan yang berbeda untuk memperpanjang dan mereformasi subsidi ACA, dalam upaya memaksa voting di lantai DPR dengan memotong kontrol pimpinan fraksi mayoritas. Menurut laporan ABC News, langkah ini muncul ketika kepemimpinan Republik di DPR justru menyiapkan paket kesehatan sempit yang berfokus pada instrumen seperti Health Savings Accounts (HSA), pemotongan cost-sharing, dan regulasi terhadap pharmacy benefit managers (PBM), namun tidak memasukkan perpanjangan subsidi ACA yang dituntut oleh para moderat.

Apa Itu Petisi Discharge dan Mengapa Penting?

Petisi discharge adalah mekanisme prosedural langka di DPR AS yang memungkinkan mayoritas anggota memaksa sebuah rancangan undang‑undang untuk dibawa ke lantai voting, meski tidak didukung oleh pimpinan fraksi mayoritas. Untuk berhasil, sebuah petisi discharge membutuhkan tanda tangan 218 anggota DPR—angka yang merepresentasikan mayoritas sederhana di majelis tersebut. Instrumen ini jarang sekali berhasil; namun tahun 2025 sudah mencatat setidaknya satu keberhasilan, ketika anggota DPR menggunakan petisi discharge untuk memaksa voting terkait publikasi dokumen kasus Jeffrey Epstein.

Dalam kasus subsidi ACA, ada dua petisi discharge utama di DPR. Salah satunya diajukan oleh Rep. Brian Fitzpatrick (R-Pennsylvania), seorang Republikan moderat yang kerap mengambil posisi bipartisan. Petisi Fitzpatrick akan memperpanjang subsidi tambahan selama dua tahun sekaligus menambahkan batasan pendapatan dan sejumlah ketentuan untuk menindak dugaan kecurangan di pasar ACA, serta pembatasan baru terhadap praktik PBM. Petisi lain yang diajukan oleh Rep. Josh Gottheimer (D-New Jersey) menawarkan perpanjangan satu tahun dengan desain yang lebih sederhana, juga disertai batas pendapatan bagi penerima subsidi tambahan.

Menjelang akhir pekan ini, laporan media menyebut petisi Fitzpatrick telah mengumpulkan dukungan sedikitnya 12 Republikan dan 12 Demokrat, sementara petisi Gottheimer mendapat 39 tanda tangan lintas partai. Keduanya dipandang berpeluang lolos jika pemimpin minoritas Hakeem Jeffries mendorong fraksi Demokrat untuk ikut menandatangani, di samping petisi terpisah yang ia dukung sendiri untuk perpanjangan tiga tahun tanpa perubahan besar terhadap program. Namun, sampai Jumat, belum ada Republikan yang menandatangani petisi tiga tahun versi Demokrat.

Ketua Johnson: Fokus ke Paket Alternatif, Bukan Perpanjangan Subsidi

Sementara para moderat GOP berupaya memaksa voting, Ketua DPR Mike Johnson tetap bergerak ke arah lain. Ia tengah menyiapkan paket kebijakan kesehatan yang lebih sempit yang diklaim akan “mengurangi premi bagi 100% warga Amerika yang memiliki asuransi,” dengan menekankan pada reformasi struktural—bukan perpanjangan subsidi ACA yang ditujukan kepada sekitar 7% populasi yang membeli polis di pasar individu. Dalam pernyataannya di konferensi pers mingguan, Johnson menegaskan bahwa sistem saat ini “rusak” dan bahwa Partai Republik di DPR sedang menyusun rencana untuk memperbaikinya.

Johnson sebelumnya juga menolak memberikan jaminan kepada Demokrat bahwa ia akan menjadwalkan voting khusus terkait perpanjangan kredit pajak ACA sebagai bagian dari negosiasi mengakhiri penutupan pemerintahan pada November 2025. Dalam sebuah konferensi pers pada awal November, ia menegaskan, “Saya tidak menjanjikan apa pun kepada siapa pun,” ketika ditanya apakah bersedia menjadikan voting perpanjangan subsidi sebagai bagian dari kompromi pendanaan pemerintah.

Risiko Politik bagi Partai Republik di Distrik Swing

Bagi para Republikan moderat yang berasal dari distrik kompetitif, isu kenaikan premi kesehatan berpotensi menjadi senjata politik yang mematikan dalam kampanye pemilu mendatang. Rep. Don Bacon (R-Nebraska), salah satu pendukung kedua petisi discharge, memperingatkan bahwa kegagalan memperpanjang subsidi ACA akan kembali menghantam partainya. Ia menyebut dampak kebijakan itu bisa “digunakan seperti palu godam” terhadap Partai Republik pada pemilu tahun depan, seraya mengingatkan bahwa para pemilih di daerahnya akan melihat langsung kenaikan premi di awal tahun.

Data federal menunjukkan bahwa premi rata-rata di pasar ACA sudah mengalami tren kenaikan kembali setelah periode stabil yang dibantu oleh subsidi tambahan. Untuk tahun cakupan 2024, misalnya, pemerintah memperkirakan premi rencana benchmark meningkat sekitar 6% secara nasional dibandingkan tahun sebelumnya, meski sebagian besar konsumen yang menerima subsidi tidak merasakan kenaikan penuh berkat kredit pajak yang diperluas. Di banyak negara bagian, penghapusan subsidi tambahan diperkirakan akan menggandakan atau melipatgandakan kontribusi premi bulanan rumah tangga berpendapatan menengah.

Dampak Potensial bagi Lebih dari 20 Juta Penerima Manfaat

Di balik manuver prosedural di DPR, yang paling banyak menanggung risiko adalah jutaan orang Amerika yang membeli asuransi melalui pasar ACA. Dalam laporannya, ABC News mencatat bahwa lebih dari 20 juta orang berpotensi terkena lonjakan premi begitu subsidi tambahan berakhir di akhir bulan. Angka ini konsisten dengan perhitungan berbagai lembaga analisis kebijakan yang menilai bahwa, meski hanya sekitar 7% penduduk yang berada di pasar individu, kelompok ini mencakup banyak pekerja mandiri, usaha kecil, dan warga dengan pekerjaan paruh waktu yang tidak mendapat manfaat asuransi dari pemberi kerja.

Kantor Anggaran Kongres (CBO) dan sejumlah think tank kesehatan sebelumnya telah memperingatkan bahwa menghapus subsidi tambahan dapat menyebabkan jutaan orang kehilangan cakupan karena premi yang tak lagi terjangkau, serta mendorong kenaikan uncompensated care di rumah sakit dan klinik, yang pada akhirnya dibebankan kembali ke sistem melalui tarif yang lebih tinggi dan biaya publik yang meningkat.

Senat Buntu, Jam Terus Berdetak

Sementara itu, di Senat, dua proposal berbeda—satu didukung Demokrat dan satu lagi didorong Partai Republik—gagal melaju pada pemungutan suara prosedural minggu ini, meninggalkan ruang atas Kongres itu kembali pada titik awal dalam menghadapi tenggat subsidi. Kegagalan itu menegaskan betapa politisnya isu perpanjangan subsidi ACA, meski kedua partai mengakui bahwa lonjakan premi di awal tahun depan akan menghadirkan tekanan publik yang besar.

Di sisi lain, laporan kantor berita internasional menunjukkan bahwa RUU kesehatan yang baru diluncurkan kubu Republik di DPR pada 13 Desember 2025 secara eksplisit tidak memperpanjang subsidi tambahan ACA, meskipun menawarkan perubahan lain seperti perluasan rencana asosiasi kesehatan dan pengetatan regulasi PBM. Analis memperkirakan bahwa tanpa perpanjangan subsidi, sekitar 24 juta konsumen akan melihat kenaikan premi rata-rata yang signifikan ketika memasuki periode cakupan berikutnya, bahkan jika beberapa di antara mereka dapat memperoleh keringanan melalui perubahan desain cost-sharing dan insentif baru di dalam RUU tersebut.

Kesimpulan: Pertarungan Kebijakan yang Menyasar Dompet Pemilih

Konflik yang kini mengemuka di DPR antara Ketua Johnson dan kelompok Republikan moderat lebih dari sekadar perdebatan teknis soal desain subsidi. Di baliknya, tersimpan pertaruhan politik yang besar menjelang siklus pemilu berikutnya dan pertanyaan fundamental tentang bagaimana Amerika Serikat seharusnya membiayai asuransi kesehatan bagi jutaan warganya.

Bagi Johnson dan para sekutu konservatifnya, momen ini adalah kesempatan untuk mengarahkan ulang sistem ke pendekatan pasar yang lebih luas, dengan menekan biaya melalui restrukturisasi insentif dan regulasi alih‑alih menambah subsidi. Bagi Republikan moderat dan hampir seluruh Demokrat, ancaman kenaikan premi mendadak bagi lebih dari 20 juta orang adalah risiko politik dan sosial yang terlalu besar untuk diabaikan—dan cukup penting untuk menantang pimpinan partai mereka sendiri melalui mekanisme langka seperti petisi discharge.

Dengan waktu yang kian menipis menjelang berakhirnya tahun, pertanyaan yang kini menggantung di Washington adalah apakah pemberontakan sunyi di tubuh Partai Republik ini akan cukup kuat untuk memaksa voting perpanjangan subsidi ACA—atau justru akan terkubur di bawah kalkulasi politik jangka pendek, sementara jutaan warga pemegang polis ACA bersiap menghadapi tagihan premi yang bisa berubah drastis saat kalender berganti halaman.